Perkuat Iklim Investasi, DPMPTSP Sulbar Bahas Penyesuaian Regulasi Perizinan

Kamis, 19 November 2026
Kegiatan Penanaman Modal
1 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan

Mamuju – Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menggelar Rapat Penguatan Kebijakan Penanaman Modal Daerah dan Penyesuaian Regulasi Perizinan, Rabu (19/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar. Rapat dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, sebagai langkah memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan di Sulawesi Barat.


Kegiatan ini membahas dua agenda utama, yakni rencana pembentukan Tim Verifikasi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor. Selain itu, dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai bahan revisi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022.


Upaya penguatan kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan dan peningkatan investasi yang didorong oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Melalui penyesuaian regulasi dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor.


Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, dalam arahannya menyampaikan bahwa penguatan kebijakan penanaman modal dan penyesuaian regulasi perizinan merupakan langkah penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan investor berjalan lebih optimal.


“Regulasi harus terus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang disusun mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Sulawesi Barat,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Satriawan Hasan Sulur, menjelaskan bahwa identifikasi dan inventarisasi kewenangan menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian regulasi daerah.


“Melalui inventarisasi ini, kita dapat memetakan secara jelas kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2025. Hasilnya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi Pergub Nomor 27 Tahun 2022, sekaligus memastikan kebijakan daerah selaras dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.


Melalui rapat ini, DPMPTSP Sulbar berharap terbangun kesamaan pemahaman dalam penguatan kebijakan penanaman modal daerah dan penyesuaian regulasi perizinan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun investor untuk berinvestasi di Sulawesi Barat.

Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶