MAMUJU – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, Selasa (17/11/2026), di Nina' Cafe and Resto, Mamuju.
Kegiatan ini diikuti oleh Penata Perizinan Ahli Madya, PKPM Ahli Madya, tim teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), pelaku usaha, serta Media Massa. Kehadiran berbagai unsur pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, menyerap aspirasi, serta menghimpun masukan dan rekomendasi guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi Barat.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP Sulbar dalam mendukung arah kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, menyampaikan bahwa revisi Standar Pelayanan dan SOP merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan perizinan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kejelasan prosedur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
"Standar pelayanan dan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan mengikuti perkembangan regulasi serta kebutuhan masyarakat. Melalui forum konsultasi publik ini, kami ingin memastikan bahwa setiap proses pelayanan memiliki kejelasan persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, dan produk layanan, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam mengakses pelayanan perizinan," ungkap Kain Lotong Sembe.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama mengenai Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang disampaikan oleh Subuki dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya, Subuki menjelaskan 14 komponen Standar Pelayanan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik. Ke-14 komponen tersebut terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu:
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan):
- Persyaratan pelayanan.
- Sistem, mekanisme, dan prosedur.
- Jangka waktu pelayanan.
- Biaya atau tarif.
- Produk pelayanan.
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Internal):
- Dasar hukum.
- Sarana dan prasarana.
- Kompetensi pelaksana.
- Pengawasan internal.
- Jumlah pelaksana.
- Jaminan pelayanan.
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
- Evaluasi kinerja pelaksana.
Selanjutnya, materi kedua difokuskan pada pembahasan teknis mengenai poin-poin revisi terhadap 14 komponen Standar Pelayanan, yang disampaikan oleh Sudarso, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar.
Pembahasan mencakup sejumlah aspek penting yang menjadi fokus penyempurnaan, meliputi persyaratan pelayanan, alur dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, serta produk pelayanan. Selain itu, dilakukan pula pembahasan mengenai penyempurnaan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan agar lebih sistematis, efektif, dan mudah dipahami oleh penyelenggara maupun penerima layanan.
Melalui forum ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, saran, dan tanggapan terhadap rancangan revisi Standar Pelayanan dan SOP yang dibahas. Keterlibatan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rumusan standar pelayanan yang lebih aplikatif, sesuai kebutuhan, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini menjadi salah satu langkah nyata DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP tersebut, DPMPTSP Sulbar berharap penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan ke depan semakin berkualitas, efektif, dan efisien, sekaligus mampu memberikan kemudahan, kejelasan, serta kepastian layanan bagi masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Sulawesi Barat.