DPMPTSP Sulbar Ikuti Rakor PTSP, Dorong Percepatan Investasi dan Kemudahan Perizinan di Daerah

Minggu, 22 November 2026
Kegiatan Perangkat Daerah
2 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan
Jakarta, 18 November 2026 — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi PTSP dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi di daerah yang dilaksanakan di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Helviyanti Pakiding bersama staf DPMPTSP Sulbar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta penanaman modal.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan terkait dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Berbagai aspek yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, kesiapan daerah, penyelesaian hambatan perizinan, hingga pengembangan kawasan ekonomi menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka terus mendorong penguatan pelayanan publik dan kemudahan investasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penguatan koordinasi PTSP menjadi penting untuk memastikan proses perizinan dapat berjalan efektif, transparan, terintegrasi, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi strategis turut dibahas, antara lain Persetujuan Lingkungan Mendukung Investasi Berkelanjutan dan Berdaya Saing, strategi percepatan realisasi investasi daerah melalui penguatan OSS-RBAdan penyelesaian hambatan perizinan berusaha, serta kesiapan infrastruktur, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai pendukung percepatan investasi.

Pembahasan juga mencakup percepatan kesiapan tata ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)untuk membuka peluang investasi serta pengembangan kawasan ekonomi daerah. Materi lainnya meliputi implementasi lisensi arsitek dalam layanan PBG serta sinkronisasi investasi daerah dengan prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Helviyanti Pakiding menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pelayanan perizinan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Kemudahan investasi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan proses perizinan, tetapi juga oleh kesiapan tata ruang, lingkungan, infrastruktur, serta kepastian dalam setiap tahapan pelayanan. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarinstansi harus terus diperkuat agar berbagai hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan implementasi OSS-RBA, kesiapan PBG dan SLF, serta percepatan KKPR perlu berjalan beriringan dengan penyediaan informasi yang jelas kepada pelaku usaha. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian proses sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, DPMPTSP Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan perizinan dan investasi, membangun sinergi dengan perangkat daerah serta instansi terkait, dan mendukung terciptanya ekosistem investasi yang mudah, cepat, transparan, berkelanjutan, dan berdaya saing demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka semakin banyak peluang usaha dan lapangan kerja di Sulawesi Barat.
Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶