Mamuju–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Selasa, 21 Mei 2024, bertempat di Hotel Aflah, Mamuju.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses perizinan di wilayah Sulbar, termasuk pemateri dari Ombudsman Perwakilan Sulbar serta peserta dari unsur DPMPTSP se-Sulbar, pelaku usaha, mahasiswa, media massa, Hipmi, dan tim teknis terkait.
Rapat ini diawali dengan sambutan dari Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis, yang menjelaskan tujuan dari kegiatan itu. Ia mengatakan, Rapat Monev Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan bertujuan untuk membantu memastikan bahwa tim penyelenggara perizinan termotivasi dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0030-1024x682.jpg)
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0029-1024x682.jpg)
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0033-1024x682.jpg)
Selain itu, rapat tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi antara petugas layanan dengan pejabat struktural dan fungsional terkait, guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat.
Habibi juga mengatakan, upaya itu dilakukan dengan harapan dapat menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas.
“Dan yang paling penting, meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang berkualitas,” ucapnya.
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0032-1024x682.jpg)
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0038-1024x682.jpg)
![](https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/IMG-20240521-WA0037-1024x682.jpg)
Dia pun menekankan, pentingnya pelayanan publik yang efisien dan berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan serta pemberdayaan masyarakat.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta, yang mana berbagai masalah terkait pelayanan perizinan dibahas secara mendalam. Pemateri dari Ombudsman Perwakilan Sulbar memberikan wawasan dan pandangan yang berharga untuk diterapkan dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Rapat ini merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP Sulbar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sistem perizinan yang berbasis pada prinsip efisiensi dan keterbukaan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam meningkatkan layanan publik di wilayah Sulbar.
Penulis : DPMPTSP Sulbar
Editor : humassulbar