Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Non Perizinan. Dalam menjalankan kegiatannya, DPMPTSP Sulawesi Barat. Sesuai Pasal 5 Tentang Ruang Lingkup
- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi (Pasal 5 Tentang Ruang Lingkup) :
kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan;
c. pelaporan;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan.
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/287/Sulbar/VI/2023 Tentang Standar Pelayananan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan yang terdiri atas:
- Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery):
- persyaratan perizinan;
- prosedur perizinan;
- biaya/tarif;
- produk pelayanan; dan
- penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
- Internal Organisasi (Manufacturing):
- dasar hukum pelayanan perizinan;
- saranan dan prasarana perizinan;
- kompetensi pelaksanan pelayanan perizinan;
- pengawasan internal pelayanan perizinan;
- jumlah pelaksana perzinan;
- jaminan pelayanan perizinan;
- jaminan keamanan dan keselamatan perizinan; dan
- evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan