Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu 11 November 2023. Kunjungan tersebut dilakukan untuk penanganan masalah 4+1 di daerah kecamatan kalumpang.
Rombongan Kunjungan Kerja ini dipimpin langsung Pj Gubernur Sulawesi Barat dengan didampingi dengan beberapa pimpinan OPD lingkup pemprov Sulbar. Setiba di kalumpang Rombongan Kunjungan kerja Pemprov Sulbar di sambut langsung Bupati Mamuju, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab mamuju, camat kalumpang dan masyarakat Kec. Kalumpang.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh usai kunjungannya mengatakan, dimana ada tiga hal agenda besar dalam kunjungan di kecamatan Kalumpang. Yaitu penanganan stunting, penangan kemiskinan dan mencegah anak tidak sekolah (ATS).
Prof Zudan juga mengatakan bahwa “Alhamdulillah progres kita hari ini bagus. Seperti penanganan stunting di Desa Kalumpang, dari 64 bayi hanya delapan yang stunting, jadi lumayan hanya sekitar 12 persen,”
Kepala BNPP juga menambahkan, untuk penanganan kemiskinan di Kalumpang, “saya menginginkan pemerintah memberikan banyak subsidi bagi masyarakat. dan menekankan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan.
Prof Zudan menambahkan “Program-program yang bersifat padat karya harus diperbanyak untuk memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. Kuranganya lapangan pekerjaan bisa kita tangani dengan cara subsidi, seperti program keluarga harapan, pasar murah dan bantuan dari desa,”
Untuk penanganan anak tidak sekolah (ATS), Prof Zudan ingin menerapkan konsep dasawisma, dimana dilakukan pengawasan dan pemberdayaan hingga kemasyarakat bawah agar bisa menyatuh dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.
“Termasuk anak tidak sekolah bisa kita cegah dengan konsep jaga keluarga, jaga tetangga atas dasar dasawisma tadi, agar menjaga bangsa,”ujar Prof Zudan.
Sedangkan, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Aziz mengatakan, bahwa intervensi dalam penanganan masalah 4+1 daerah yang dia lakukan di Kalumpang sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur Sulbar.
“Kita terus berupaya melakukan intervensi penanganan 4+1 ini sesuai dengan arahan Bapak Pj Gubernur. Setelah ini kita akan lebih masifkan lagi dalam penaganan 4+1 ini,” tutup Habibi.
Dalam penanganan masalah 4+1 daerah, Kecamatan Kalumpan menjadi lokus tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulbar, DPMPTSP Prov Sulbar telah melakukan intervensi langsung Sejak beberapa bulan terakhir secara intensif di daerah kecamatan kalumpang tersebut.